News Polewali– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman) memastikan akan menyalurkan kompensasi bagi warga yang terdampak pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Paku, Kecamatan Binuang. Namun, kompensasi yang diberikan bukan berupa uang tunai, melainkan dalam bentuk bantuan bibit dan perbaikan infrastruktur jalan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Polman, Nursaid Nustafa, menegaskan bahwa skema kompensasi ini dirancang agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, bantuan berupa bibit tanaman produktif serta pembangunan jalan akan lebih berdampak nyata dibandingkan kompensasi dalam bentuk uang tunai yang bersifat sementara.
“Kompensasi yang akan kita berikan dalam bentuk bantuan bibit dan pembangunan jalan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini,” jelas Nursaid usai memimpin rapat rencana pemberian kompensasi di ruang Sekda Polman.
Ia menambahkan, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mempercepat kebermanfaatan pembangunan TPST di Paku, sekaligus memastikan masyarakat sekitar ikut merasakan dampak positifnya.
Anggaran Rp 700 Juta dari APBD Perubahan 2025
Pelaksanaan kompensasi ini direncanakan pada bulan November 2025, menggunakan anggaran sebesar Rp 700 juta yang bersumber dari APBD Perubahan 2025. Dana tersebut akan dialokasikan secara kolektif untuk masyarakat di wilayah terdampak, bukan untuk dibagikan per individu.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Polman, Moh Jumadil Tappawali, menegaskan bahwa pendekatan kompensasi bersifat kewilayahan.
“Kompensasinya ini pendekatan kewilayahan, bukan bantuan individu yang diberikan,” terang Jumadil.
Baca Juga: D Academy 7 Top 17 Grup 3 Segera Tampil di Babak Result
Dengan pendekatan ini, Pemkab berharap fasilitas dan bantuan yang diberikan bisa dinikmati bersama oleh seluruh warga Paku, sehingga menciptakan pemerataan manfaat dan menghindari potensi kecemburuan sosial.
Dihadiri Sejumlah Pimpinan OPD
Rapat rencana pemberian kompensasi dipimpin langsung oleh Sekda Polman dan dihadiri sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hadir dalam rapat tersebut antara lain Asisten I Agusniah, Kepala BKAD Muh Nawir, Kepala Dinas PUPR Husain Ismail, Kepala Dinas PMD Baso, Kepala Dinas LHK Moh Jumadil, serta Kepala Dinas Kominfo Aco Musaddad.
Kolaborasi lintas OPD ini dinilai penting untuk memastikan mekanisme penyaluran kompensasi berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
