Sinergi Daerah dan KPK dalam Pemberantasan Korupsi: Polewali Mandar Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih
News Polewali– Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi dengan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Barat yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Rakor ini berlangsung di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dan dihadiri oleh seluruh kepala daerah serta ketua DPRD se-Sulawesi Barat.
Penguatan Sinergi Antikorupsi di Daerah
Rakor dibuka secara resmi oleh Pimpinan KPK RI, Johanis Tanak, yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan KPK untuk memperkuat pencegahan korupsi. Dalam sambutannya, Tanak menyoroti perlunya optimalisasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) sebagai instrumen utama deteksi dini potensi korupsi di daerah.
“Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tegas Tanak.
Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Agung Yudha Widowo, juga hadir memberikan pengarahan mengenai strategi pengawasan dan peningkatan transparansi anggaran daerah.
Polewali Mandar: Good Governance sebagai Prioritas
Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, dalam paparannya menyampaikan bahwa Pemkab Polman telah menetapkan Good Governance dan Clean Government sebagai misi utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Baca Juga: Udara Sehat, Warga Selamat: Mengenal Standar Kualitas Udara NAAQS
Ketua DPRD Polman, Fahri Fadly, menambahkan bahwa DPRD siap mendukung penuh upaya pencegahan korupsi melalui pengawasan anggaran dan kebijakan yang transparan.
Diskusi dan Komitmen Bersama
Sesi diskusi dipandu oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, dengan fokus pada tantangan pemberantasan korupsi di Sulawesi Barat. Beberapa isu yang mengemuka antara lain:
-
Optimalisasi MCSP – Pemanfaatan teknologi untuk memantau potensi korupsi dalam proyek pembangunan.
-
Peningkatan Transparansi APBD – Perlunya sistem pengadaan barang/jasa yang lebih terbuka dan akuntabel.
-
Peran Inspektorat Daerah – Penguatan pengawasan internal di setiap SKPD.
Rakor ditutup dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Antikorupsi oleh seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten se-Sulawesi Barat. Dokumen ini menjadi bukti keseriusan daerah dalam mendukung agenda KPK memberantas korupsi dari hulu ke hilir.
Dukungan Teknis dan Langkah ke Depan
KPK akan terus memberikan pendampingan teknis kepada daerah, termasuk pelatihan sistem MCSP dan audit berbasis risiko. Bagi Polewali Mandar, langkah selanjutnya adalah:
-
Memperkuat peran Inspektorat dalam audit kinerja dan investigasi dugaan penyimpangan.
-
Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan dan sosialisasi antikorupsi.
-
Integrasi data elektronik untuk mempermudah pelacakan transaksi keuangan daerah.
Kolaborasi antara KPK, pemerintah daerah, dan DPRD menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
