News Polewali– Isu pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) kembali mencuat setelah gelombang unjuk rasa besar melanda ibu kota dan sejumlah daerah pada 28 Agustus 2025 lalu. Namun, Istana menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto hingga kini belum melayangkan Surat Perintah Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke DPR RI.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo telah mengirimkan Surpres ke parlemen. “Berkenaan dengan Surpres pergantian Kapolri ke DPR, itu tidak benar,” tegas Prasetyo saat ditemui di Jakarta.
Ia menambahkan, tidak ada satupun dokumen resmi yang masuk ke DPR mengenai rencana pergantian pucuk pimpinan Polri. “Sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan DPR, bahwa memang belum ada atau tidak ada Surpres tersebut,” katanya.
DPR Pastikan Belum Terima Surpres
Klarifikasi dari Istana sejalan dengan pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Saat dikonfirmasi terpisah oleh awak media, Dasco menegaskan bahwa DPR belum menerima Surpres apapun dari Presiden. “Belum ada,” singkatnya.
Hal ini sekaligus menepis spekulasi yang beredar bahwa DPR sudah menyiapkan jadwal untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri baru.
Isu Berawal dari Tragedi 28 Agustus
Kabar pergantian Kapolri tak bisa dilepaskan dari tragedi yang terjadi pada 28 Agustus 2025. Malam itu, unjuk rasa besar menuntut pembubaran DPR RI berlangsung ricuh. Sebuah insiden memilukan terjadi ketika mobil lapis baja Brimob Polri melindas seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, hingga tewas di tempat.
Peristiwa tersebut memicu gelombang kemarahan publik. Protes menyebar luas, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di berbagai kota besar. Tagar #ReformasiPolri dan #CopotKapolri sempat menduduki trending topic di media sosial selama beberapa hari.
Di tengah derasnya tekanan publik, rumor pun beredar bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mengundurkan diri atau bahkan dicopot langsung oleh Presiden Prabowo.
Baca Juga: Kakanwil Imigrasi Sulbar Tinjau Layanan Paspor Calon Jamaah Haji di Polewali Mandar
Posisi Kapolri Jadi Sorotan
Kapolri memang selalu menjadi salah satu posisi strategis yang rentan diterpa isu politik. Selain mengendalikan aparat keamanan, Kapolri juga kerap dipandang sebagai simbol stabilitas negara.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Yusa Fadillah, menilai bahwa isu pergantian Kapolri pasca-tragedi 28 Agustus tidak bisa dilepaskan dari tekanan publik. “Setiap kali terjadi krisis kepercayaan terhadap Polri, wacana pergantian Kapolri hampir selalu muncul. Namun, keputusan tetap berada di tangan Presiden,” ujarnya.
Menurut Yusa, bantahan Istana penting untuk meredam spekulasi liar, meski tidak bisa sepenuhnya menghentikan rumor. “Apalagi, situasi politik sedang panas. Rakyat menuntut akuntabilitas, dan kepala kepolisian adalah salah satu figur utama yang disorot,” tambahnya.
Jalan Panjang Reformasi Polri
Terlepas dari benar atau tidaknya wacana pergantian Kapolri, tragedi Affan Kurniawan semakin menegaskan bahwa Polri berada dalam sorotan tajam publik. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menuntut reformasi mendalam di tubuh kepolisian, mulai dari profesionalisme aparat hingga akuntabilitas dalam penggunaan kekuatan.
Presiden Prabowo sendiri belum memberikan pernyataan langsung mengenai masa depan Kapolri. Namun, menurut Prasetyo Hadi, pemerintah akan fokus menenangkan situasi dan memastikan investigasi terhadap insiden 28 Agustus berjalan transparan.
