News Polewali– Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat dari potensi pelanggaran hukum dan praktik perdagangan orang. Salah satu langkah nyatanya diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Keimigrasian bertajuk “Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural dan Penguatan Desa Binaan Imigrasi” yang digelar di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.
Kegiatan ini menghadirkan suasana hangat dan interaktif, diikuti oleh berbagai kalangan seperti pelajar dan mahasiswa dari SMA Negeri 1 Mamasa, SMK Negeri 1 Mamasa, SMA Kristen Ethnos Mamasa, serta Sekolah Tinggi Teologi Mamasa. Tak hanya itu, turut hadir pula perangkat desa, tokoh masyarakat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas Desa Osango—desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Binaan Imigrasi oleh Kantor Imigrasi Polewali Mandar.
Wujud Kepedulian Imigrasi terhadap Masyarakat Desa
Dalam sambutannya, Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Polewali Mandar, Januwardi Nugroho Eka Arip Priyanto, menegaskan pentingnya memahami prosedur yang benar sebelum memutuskan untuk bekerja ke luar negeri. Ia mengingatkan bahwa keberangkatan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) bukan sekadar mencari penghidupan, tetapi juga melibatkan proses panjang yang harus ditempuh secara legal, aman, dan prosedural.
Ia menambahkan, peran Imigrasi sebagai “gerbang pertama dan terakhir negara” memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap Warga Negara Indonesia yang keluar atau masuk wilayah Indonesia memiliki dokumen perjalanan yang sah dan sesuai peraturan.
Dalam kesempatan itu, Januwardi juga menyoroti pentingnya program Desa Binaan Imigrasi, khususnya di Desa Osango, Mamasa. Program ini menjadi inovasi strategis untuk membawa fungsi keimigrasian lebih dekat dengan masyarakat desa.
Baca Juga: Patroli ‘Senyum Kasih’ Satpol PP Polman Amankan 20 Pelajar yang Bolos Sekolah
Menurutnya, keberadaan desa binaan juga menjadi sarana edukasi masyarakat terkait dokumen perjalanan, visa kerja, dan berbagai aspek hukum yang kerap diabaikan oleh calon PMI non-prosedural.
Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait
Sosialisasi ini turut menghadirkan dua narasumber penting, yakni Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mamasa, Anwar, serta perwakilan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Selatan), M. Arif, yang hadir sebagai Pengantar Kerja Ahli Muda.
Dalam paparannya, Kadisnakertrans Mamasa, Anwar, menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memastikan setiap calon PMI berangkat melalui jalur resmi.
“Peran pemerintah desa sangat krusial dalam memberikan informasi dan pendampingan kepada masyarakat. Jangan sampai ada warga yang tergiur iming-iming pekerjaan di luar negeri tanpa melalui mekanisme yang sah,” ujarnya.
Ia menegaskan, pihaknya siap mendampingi dan menyediakan informasi lengkap bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri secara prosedural.
Sementara itu, BP3MI Sulsel menyoroti aspek perlindungan terhadap PMI yang harus dijamin sejak proses awal hingga kembali ke tanah air.
